Rabu , 28 Juni 2017

Walikota Tidak Tegas, Belitan Persoalan RSUD Ngipang Terus Dikritisi

Kalangan DPRD Kota Surakarta terus mengkritisi belitan persoalan yang hingga kini masih melingkari pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Ngipang, meski telah terjadi pergantian kepemimpinan rumah sakit.

” Mestinya Walikota FX Hadi Rudyatmo mampu bersikap tegas. Banyak hal yang perlu dikritisi, mulai dari belum pernah dilakukannya peresmian rumah sakit itu sejak selesai dibangun, penamaan untuk rumah sakit, dan juga persoalan izin operasional dari Kementerian Kesehatan, dan juga Perwali yang dibutuhkan untuk rumah sakit yang berbentuk BLUD,” ungkap anggota Komisi IV Reny Widyawati kepada Penulis DPRD Online.

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan, selaku anggota Komisi yang membidangi persoalan kesehatan, sudah sejak lama mendesakkan permasalahan tersebut, namun belum mendapatkan respon yang memadai. Dan meski sudah terjadi kepemimpinan rumah sakit, juga belum ada komunikasi dengan pihak Komisi IV, yang selama ini punya peran penting dalam pembiayaan dan pengadaan piranti rumah sakit.

” Tahun ini saja tidak kurang dari Rp 8 miliar digelontorkan untuk kepentingan RSUD Ngipang, namun sejauh ini juga belum ada progres yang jelas terkait pengelolaan pelayaan kesehatan khusus bagi masyarakat miskin program PKMS itu,” timpal Reny sekali lagi.

Pada bagian lain, Wakil Ketua DPRD M Rodhi mengaku telah mengecek, hingga sejauh ini belum ada izin resmi dari Kementerian Kesehatan, yang ada baru izin sementara. Begitu halnya bentuk menejemen BLUD untuk pengelolaan rumah sakit itu, juga tidak jelas apa dasarnya.

Yang memprihatinkan lagi, hingga kini rumah sakit khusus program PKMS yang memiliki 108 tempat tidur itu hanya belasan yang diisi pasien inap. Pasien yang ingin dilayani juga dibatasi hanya 40 orang.

” Pendaftaran untuk pasien pun ditutup pukul 10, dan dibatasi hanya untuk 40 pasien. Ini tentu perlu dibenahi segera. Sebab jika berlama-lama , bagaimana mereka mampu melakukan pembiayaan pengelolaan, dan juga menggaji direktur, dokter,para medis dan karyawan. Percuma jadi BLUD kalau pembiayaan selalu bergantung pada APBD,” tandas politikus PKS ini.( K )

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *