Berita Dewan – Wakil Ketua DPRD, Supriyanto SH, mengatakan bahwa sidak yang dilakukan di Gladag Langen Bogan (Galabo) itu bagian dari pengawasan. “Apalagi itu merupakan aspirasi dari pedagang yang menanyakan peralatan di Galabo tidak ada,” katanya.
Dia berbicara hal itu, siang tadi, saat diminta komentarnya perihal kekeceewaan Komisi III DPRD setempat berkaitan pernyataannya. Supri mengatakan, sebelum ke lapangan dirinya mengontak DPPKA soal anggaran Galabo untuk pengadaan kursi dan meja sebesar Rp 400 juta.
“Saya sebagai anggota dewan mempunyai hak pengawasan. Dan tidak aturan yang melarang pimpinan DPRD untuk sidak.”
Supriyanto saat sidak mempertanyakan, penggunaan anggaran penataan kawasan Galabo sebesar Rp400-an juta untuk pengadaan kursi, meja dan gerobak di Galabo. Soalnya menurut dia barang-barang itu hingga kini belum ada.
Dia kaget saat mendapati barang kebutuhan pedagang yang dianggarkan justru tidak direalisasikan oleh UPTD Kawasan Kuliner selaku penanggungjawab atas pengelolaan Galabo.
“Pengadaan kursi, meja dan gerobak kok belum diberikan kepada pedagang. Kemana uang ratusan juta yang dianggarkan? Sangat disayangkan, padahal pengadaan barang itu sudah dianggarkan pada 2012,” papar Supriyanto, saat itu.
Supriyanto akan menelusuri anggaran dana ratusan juta yang diduga tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya. Secara rinci, dia menyebut bahwa untuk pembelian gerobak sebesar Rp197 juta, sedangkan anggaran pengadaan meja kursi sebesar Rp214 juta. ”Anggaran proyek ini sangat fantastis nilainnya. Masak anggaran Rp5,7 miliar dari segi bangunan malah tidak efisien. Pokoknya kami kejar ke mana penggunaan anggaran tersebut,” janji Supriyanto.
Dalam kesempatan itu, Supriyanto menegaskan sesuai keinginan PKL, gerobak yang berada di depan selter tidak perlu dirubah atau dinaikkan ke selter. “Biar seperti ini saja, lagi pula kan tidak mengganggu arus lalu lintas. Yang penting pedagang bisa berjualan secara nyaman dan enak,” tegas Supriyanto. (S)
