Komisi IV DPRD Kota Surakarta mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) mengevaluasi kinerja Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH). Jika perlu, Direktur BLUD GLH bisa diganti.
Desakan ini muncul setelah Komisi IV DPRD setempat berkonsultasi ke Kemendagri beberapa waktu silam. Konsultasi itu dilakukan untuk memperjelas pencatatan aset dari United Nations (UN) Habitat menyusul berakhirnya kerjasama lembaga donor itu dengan BLUD GLH pada 30 Juni 2014 lalu.
“Dari hasil konsultasi BLUD GLH-nya tidak masalah. Tetapi kalau kinerjanya tidak efektif ya Direkturnya harus diganti,” kata anggota Komisi IV, Hj Reny Widyawati, siang tadi, kepada penulis dprd-online.
Reny berharap kedepan pengelolaan BLUD GLH dapat lebih baik. Pihaknya sebenarnya telah meminta evaluasi kinerja Direktur BLUD GLH pada 2012 saat penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD tahun 2012.
“Kita hari ini lebih baik menatap kedepan. Direktur BLUD GLH sebaiknya diganti. Dan itu sudah sesuai dengan Rekomendasi LKPj DPRD 2012,” jelas politisi dari PD ini.
Reny memastikan BLUD GLH tidak akan dibubarkan meski kerjasama dengan UN Habitat berakhir. Kedepan BLUD GLH sebaiknya mengurus program perumahan seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa). (S)
