Minggu , 22 Juli 2018

Rapat Koordinasi Legislatif & Eksekutif Kota Surakarta terkait Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

Rapat Koordinasi Legislatif & Eksekutif Kota Surakarta terkait Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

Jumat 09 maret 2018 komisi 2 dan 3 DPRD kota surakarta menerima undangan dari IIGF (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund) dahulu bernama PT.PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia) dalam rangka Rapat Koordinasi Legislatif & Eksekutif Kota Surakarta terkait Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha atau disingkat KPBU pada Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta.

IMG_6807Acara diadakan di hotel Akmani Gondangdia Jakarta dan dibuka oleh Direktur Eksekutif IIGF Andi Wahid, dan Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta H. Umar Hasym, SE. Dalam sambutannya Umar Hasym berharap nantinya terjadi efisiensi dalam pembiayaan penerangan jalan umum, bahkan Umar menaruh harapan agar kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha Penerangan Umum bisa memberikan keuntungan kepada Pemerintah kota Surakarta.

Rapat Koordinasi terbagi atas 3 Sesi Pemaparan dan 1 Sesi Diskusi tanya jawab. Dalam Sesi I Rapat Koordinasi di isi oleh Kepala DInas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Endah Sitaresmi Suryandari. Dalam sesi kali ini Sita menjelaskan PJU yang ada saat ini boros energi dan berubah – ubah tagihan setiap bulannya di karenakan beberapa PJU masih menggunakan sistem pembayaran Abonemen. Sita menargetkan dengan adanya kerja sama ini proses efisiensi dan potensi PAD dari Tiang Lampu Penerangan segera terealisasi. Selain itu SIta juga berharap adanya penggantian lampu LED/Hemat Energi dapat terjadi secara bertahap, mengingat saat ini . Disisi lain PJU yang ada saat ini masih menumpang di Pole yang dimiliki oleh PLN dan Setiap Bulan Pemkot membayar 3.6 Miliar, yang dimana 82%PJU masih memakai system Abonemen.

Pada Sesi kedua Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Drs. Sri Bagus Guritno, Ak, MSc, CA memberikan penjelasan Materi terkait Pemaparan Umum Skema KPDBU dan Peran Penting DPRD dalam menyelaraskan Kerjasama ini. Dalam Pelaksanaanya nanti Sri Bagus menjelaskan adanya pengehematan Daya 60%. IMG_6853Efisiensi tersebut didapat dengan mengoversi lampu yang ada saat ini ke Lampu LED/Hemat Energi. Selain mengganti lampu efisiensi juga dapat dilakukan dengan memberi Meteran Listrik di setiap blok PJU, agar pemakaian daya dapat termonitor bahkan dengan memanfatkan ICT nantinya PJU dapat di control dan monitor dari pusat pemantauan PJU di Dinas PU. Menurut perhitungan yang ada nantinya Tagihan bisa dihemat hingga 80%.

Di Sesi ketiga Bapak Andi Triharmoni dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendreal Bina Keuangan Daerah menyampaikan Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan KPDBU. Dalam Pemaparan kali ini dijelaskan aturan dan regulasi yang menaungi KPDBU. Di akhir sesi Andi meminta DPRD berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Kota dalam mensukseskan KPDBU yang direncanakan dalam waktu dekat di Dinas PU Kota Surakarta.

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *