Pengurus RT dan RW di Kota Surakarta bakal ngaplo,karena dana operasinalnya bakal dihapuskan. Demikian pula dengan Karang Taruna maupun PKK di tingkat kelurahan, mereka tak lagi mendapatkan dana bansos untuk kegiatan mereka.
Demikian diungkapkan anggota DPRD Kota Surakarta, Abdullah AA, saat dimintai tanggapannya, Jumat (12/12) siang. Tanggapan ini dimintakan sehubungan dengan pernyataan mendagri yang akan menghapus dana Bansos dan hibah di tahun 2015 mendatang.
Dullah menyarankan, sebelum menghapus hal itu selayaknya mendagri memahami posisi masyarakat di bawah. Kalau tidak disusul regulasi yang baru, tambahnya, maka penghapusan itu akan memacetkan sebagian besar kegiatan masyarakat.
Mengapa tidak? Karena, menurutnya, banyak kegiatan di tingkat kelurahan dibiayai oleh hibah dan bansos. Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) ini juga hibah, katanya, tidak mungkin akan dijadikan dana kegiatan SKPD, lantaran penggunaannya tidak pasti.
“Kalau ada yang sakit dan memegang kartu PKMS Gold atau Silver, baru dana itu dapat dicairkan. kalau tidak ada yang sakit ya tidak cair,” tandasnya. “Demikian juga dengan santunan kematian.” (S)
