PIMPINAN DPRD Kota Surakarta menolak keinginan Pemkot setempat yang akan menggratiskan tarif sewa Batik Solo Trans (BST). Untuk menggratiskan hal seperti itu diperlukan kajian yang mendalam untuk mencapai kata gratis.
Demikian hasil perbincangan penulis dprd-online dengan Ketua DPRD, YF Sukasno SH, dan Wakil Ketua DPRD, Supriyanto SH, di ruang wakil ketua siang tadi.
YF Sukasno menambahkan, kalau memang akan digratiskan sekalian biaya operasionalnya semua. “Mulai dari bahan bakar hingga biaya personal. Tapi butuh kajian, tidak asal bicara rugi bila tanpa subsidi.”
Supriyanto mengatakan, memang benar UU mengamanatkan untuk memberikan subsidi, tetapi itu perlu ada pengkajian terlebih dulu. “Sungguh mengenakkan kalangan swasta yang diberi 10 BST gratis tanpa sewa atau kompensasi apapun. Setelah dipakai selama dua tahun dan mulai rusak, mereka pasti akan menyerahkan kembali ke pemkot.”
“Siapapun akan mau menjalankan seperti itu. Kenapa kok tidak dikelola DAMRI sekalian,” ujarnya.
Harus Sewa
Ketua Komisi III, Honda Hendarto, menolak wacana tarif sewa BST Rp 0. Menurutnya, pemakaian BST sebagai kekayaan daerah oleh pihak ketiga harus ada nilainya. “Merujuk pada aturan yang berlaku harus ada nilainya. Tidak bisa, sewa terus gratis. Kecuali ada keringanan dalam biaya sewa, itu bisa,” katanya, siang tadi, secara terpisah.
Keringan tersebut, lanjutnya, bisa diajukan oleh PT Bengawan Solo Trans (PT BST) selaku pengelola BST kepada walikota. Namun, besaran keringanan sepenuhnya di tangan walikota.
“Ya monggo kalau keberatan dengan tarif sewa saat ini. Itu kan hak PT BST. Yang jelas, Dewan berpegang pada aturan dan aturan itu harus sewa. Dan namanya sewa itu tidak bisa nol rupiah,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Supriyanto membenarkan bahwa sesuai Perda No 9 Tahun 2011 tentang Retribusi, besaran sewa BST diatur di dalamnya dan tidak bisa nol rupiah. “Kalau sewa nol rupiah itu tidak sesuai dengan Perda 9 Tahun 2011 tentang Retribusi,” katanya.
