Humas – DPRD Kota Surakarta menerima tamu Studi Banding dari Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan DPRD Kabupaten Nganjuk dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Pasuruan terkait Implementasi JKN serta langkah mencapai Universal Health Coverage. Kunjungan diterima oleh Abdul Ghofar Ismail, S.Si (Wakil Ketua I DPRD Kota Surakarta) di Ruang Transit DPRD Kota Surakarta, Senin (18/02/2019)
Rombongan Basori, S.Sos dari Pansus DPRD Kabupaten Nganjuk menanyakan terkait aturan yang ditetapkan Kota Surakarta mengenai penyelenggaraan pusta perbelanjaan dan toko swalayan.
Terkait hal tersebut, dituturkan oleh Abdul Ghofar bahwasannya “ Kota Solo sudah ada Perdanya, pada dasarnya Perda tersebut untuk lindungi pasar tradisonal, yang kedua juga bertujuan melindungi warga yang membuka warung kelontong. Kalau cara kami dengan membatasi jam buka, dan harus ada jarak tertentu dari pasar tradisonal”. Harapannya ekonomi rakyat bisa bergerak dinamis. Pemerintah juga sudah beberapa kali menutup Toko Modern yang sudah terlanjur buka dan melanggar Perda.
Disisi lain, DPRD Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh bapak Pranoto menjelaskan maksud kunjungannya ke Surakarta untuk mengetahui penerapan program UHC dan JKN di Kota Surakarta.
Berkaitan dengan hal tersebut, dijelaskan oleh Retno selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan bahwa Kota Surakarta sudah menerapkan konsep UHC, dengan program JKN PBI yang mengantisipasi masyarakat yang tidak tercover oleh JKN BPJS.
“Tahun 2018 sudah diterapkan konsep UHC dengan 95,4% warga Solo yang sudah tercover JKN. Sedangkan untuk februari ini kita menerbitkan JKN PBI ke 801 Kepala Keluarga, dengan total 1056 jiwa. Jadi, untuk total sampai Februari JKN PBI sejumlah 132.426 jiwa, dengan presentase kepesertaan masyarakat sekitar 98,33%.”, pungkas beliau (ata)
