Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja dari DPRD Kota Tasikmalaya

Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja dari DPRD Kota Tasikmalaya

Humas – DPRD Kota Surakarta menerima tamu kunjungan kerja dari DPRD Kota Tasikmalaya terkait Penyelenggaraan ibadah haji yang dipimpin oleh Dodo R (Ketua Bapemperda). Kunjungan diterima oleh Umar Hasyim, SE (Wakil Ketua II) dan didampingi oleh Samsu (Bagian Kesra) di Ruang Transit DPRD Kota Surakarta, Selasa (2/10/2018).

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Jemaah Haji, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan Ibadah Haji. Pengaturan Pelayanan Jemaah haji ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah haji Kota Surakarta agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat.

IMG_5294“Ruang lingkup perda Pelayanan Jemaah Haji meliputi Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah (P3HD), Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD), Transportasi, Istithaah, dan pembiayaannya”, ujar Samsu. Dalam perda pelayananan Jemaah Haji pasal 4 ayat 1, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membentuk P3HD dan menyediakan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah. Pelaksanaan tersebut dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Walikota.

TPHD bertujuan untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jemaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji. Selain TPHD, Walikota juga mengangkat Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) untuk menyertai Jemaah Haji. Jumlah tim yang diberangkatkan disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan kuota Jemaah Haji.

Biaya pelayanan Jemaah Haji sendiri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang terdiri dari biaya Transportasi Jemaah Haji Daerah dan biaya Operasional Jemaah Haji Daerah. Namun untuk pembiayaan Tim Kesehatan Haji Daerah diambil dari DPA dinas kesehatan dikarenakan yang membentuk tim ini dari Dinas Kesehatan. Tim ini bertugas melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di Puskesmas dan /atau Rumah Sakit yang ditunjuk. Mereka juga berwenang menetapkan istithaah kesehataan Jamaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *