Kamis , 25 Mei 2017

Penerimaan Tamu Audiensi dengan Forum Komunikasi Honorer K2 Penjaga Sekolah (FKHK2PS)

Penerimaan Tamu Audiensi dengan Forum Komunikasi Honorer K2 Penjaga Sekolah (FKHK2PS)

Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh H. Asih Sunjoto Putro SSi (Sekretaris Komisi IV) bersama KOMISI IV, DIKPORA, DPPKA, dan BKD, Selasa (6/9).

 

FKHK2PS melalui juru bicaranya, menuturkan mengenai nasib honorer K2 yang selama ini bekerja di penjaga sekolah. Menurutnya penjaga sekolah khususnya SD merupakan pekerjaan yang notabene non stop 24 jam dikarenakan selain menjaga ruang lingkup sekolah juga bertanggung jawab atas keamanan dan kebersihan. Dengan rata-rata upah sekitar Rp. 300.000,- per bulan. Itupun sudah termasuk transportasi dan perawatan kendaraan yang digunakan. Ditambah lagi sekarang ada program regrouping 2 sekolahan dijadikan satu. Beban kerja tambah akan tetapi honor masih sama. Harapannya K2 ini, apabila belum ada pengangkatan CPNS mengharapkan dan meminta perhatian pemerintah terkait kesejahteraan yang layak.

 

Selain itu, ada honorer K2 penjaga sekolah (Ps. Kliwon) yang telah lama mengabdi selama 34 tahun dan sekarang beliau berumur 58. Sebelum hari raya idul fitri diberhentikan tanpa alasan dan hanya diberi uang 300 ribu. Ibaratnya waktu mudanya, tenaga dibutuhkan tetapi ketika memasuki usia senja dibuang begitu saja. Dan sekarang beliau tinggal di pinggir tanggul.

 

“Mohon dengan sangat, sudi kiranya Bapak-bapak memperjuangkan nasib kami. Apalagi kalau ada kehilangan apapun di sekolahan pasti penjaganya dulu yang dijemput pak, Upah kami juga dibawah linmas dan penarik sampah” kilah Asmuli (PS SD Mojosongo I).

 

Asmuli juga mempertanyakan tentang nasib penjaga sekolah kedepannya apakah juga akan sama seperti yang terjadi di Ps. Kliwon. Dia juga mempertanyakan kejelasan struktur administrasi penjaga sekolah.

 

“Harapan saya cuman pengen jadi pegawai negeri Pak. Diusahakan bagaimana caranya saya dan teman-teman bisa menjadi pegawai, biar nanti masa tua ada harapannya”, tutur Suparno (PS SD Sambirejo).

 

Suparno sendiri bekerja sebagai penjaga sekolah sudah 22 tahun. Di tempatnya apabila turun hujan sedikit saja pasti sudah banjir. Ada 13 ruangan dan semua kebanjiran.

 

Kepala Bidang (Kabid) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikpora Solo, Sulardi menjelaskan mengenai pengangkatan honorer K2 menjadi PNS adalah keputusan kebijakan dari pemerintah pusat. Dikpora bersama DPRD hanya bisa memfasilitasi dan menyampaikan permintaan serta aspirasi kepada pemerintah.

 

“Untuk masalah peningkatan kesejahteraan alternatif nya ada dua mau tetap di K2 atau kita bayar melalui APBD. Dipertahankan statusnya K2nya sampai nanti kita tidak tahu peruntungan regulasinya akan seperti apa atau bermigrasi ke TKPK. Karena status mempengaruhi insentif,” jelas Adityo Setyawarman (DPPKA)

 

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan BKD Solo, Lancer S. Naibaho mengatakan “tidak bisa memasukan ke dalam standarisasi karna memang itu dibiayainya bukan dari APBD. Kita tetap memperjuangkan selama mereka bekerja sukarela dan tidak menuntut. Ada wacana akan dimasukan ke dalam TKPK biar ada payung hukum yang jelas sehingga mendapatkan porsi yang sudah ditentukan,” katanya.

 

Asih menggaris bawahi, “Ada satu permasalahan dan menjadikan dilema apabila TKPK gajinya bisa UMR. Tetapi kalau K2 dipindah ke TKPK itu harap-harap cemas. Apabila nantinya ada pengangkatan K2 menjadi PNS itu tidak bisa karna sudah TKPK, hilang status K2nya”, jelasnya.

 

“Kita juga terbentur dengan aturan. Untuk mengangkat PNS itu ranahnya pusat. Kita inginnya sih semua sesuai UMR agar sejahtera”, tutupnya. (ARF)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *