Rabu , 28 Juni 2017

Pendapat Beragam Soal Ketiadaan Anggaran RTLH Pada 2014 Muncul di DPRD

Kalangan DPRD Kota Surakarta memunculkan pendapat beragam terkait ketiadaan anggaran program bantuan rumah tidak layak huni ( RTLH ) bagi warga miskin di kota Surakarta pada tahun anggaran 2014.

Ada yang menyatakan, hal itu sebagai langkah politis namun banyak yang menyebut sebagai sesuatu yang wajar, karena dua tahun sebelumnya, Pemkot menyatakan, data rumah tidak layak huni sudah tuntas, sehingga malah lucu jika sampai ada penganggaran.

Ketika muncul informasi yang menyebutkan, sebenaarnya ada data hasil verifikasi terbaru di Bappeda Kota sejumlah 4000-an rumah layak untuk direhabilitasi, sejumlah anggota Komisi IV justru meminta hal itu harus dibuka dan dituntaskan pada anggaran perubahan.

” Kalau memang ada data terbaru yang sudah diverifikasi, ya harus dituntaskan tahun ini lewat APBD Perubahan , jangan sampai pada 2015, karena saat itu merupakan tahun politik, untuk pemilihan kepala daerah, yang dikhawatirkan akan memunculkan tarik menarik kepentingan ,” ungkap Umar Hasyim dari Komisi IV.

Menurut anggota Komisi Kesra lainnya, Reny Widyawati, persoalan RTLH dipastikan akan terus bergulir, mengingat tiap tahun rumah sederhana pasti banyak yang rusak, sehingga jika pendataan jelas, tentunya akan memunculkan pengajuan anggaran.

” Tetapi memang pada tahun 2012, SKPD yang bertanggung jawab atas penanganan RTLH menegaskan, perlu adanya penuntasan sisa RTLH di kota Surakarta, dan memunculkan angka 2800-an. Semua langsung diambil tuntas dianggarkan tahun kemarin. Sehingga ketika pada pembahasan 2014 tidak ada pos anggaran RTLH bukan hal yang perlu diributkan. Apalagi Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) kini mampu mengampu, bahkan jumlah bantuannya bisa lebih besar dari yang dianggarkan APBD,” tandas Reny.

Pada bagian lain, Abdul Ghofar mengatakan, sebenarnya ketika pada tahun anggaran 2013 tidak ada anggaran untuk RTLH, dari pemerintah pusat ada bantuan dana stimulan sebesar Rp 2,5 miliar yang bisa dipadukan dengan program GLH ( Griya Layak Huni ). Tetapi ternyata hal itu tidak masuk dalam APBD.

” Ya karena program tidak maksimal, ya tidak masuk. Dan pada 2014, RTLH memang tidak dimasukkan,” tukas dia.

Sedang Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Solo, Anung Indro Susanto menyatakan, jika memang ada data verifikasi terbaru dari Bappeda yang disebut-sebut mencapai 4000 unit, tentu perlu ada kajian lagi.

” JIka memang ada betul, ya bisa saja diajukan dalam anggaran perubahan atau APBD 2015,” tukasnya. ( K )

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *