Rabu , 28 Juni 2017

Pemkot Dinilai Kurang Sigap Berdayakan Warga Difabel dalam Bursa Kerja

Upaya Pemkot Surakarta yang kurang sigap di dalam memberdayakan warga penyandang cacat atau difabel di dalam memperoleh kesempatan kerja, mendapatkan sorotan serius dari Panitia Khusus ( Pansus ) Rancangan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan ( Raperda Naker ).

Pansus Raperda Naker mencatat, ketidakseriusan Pemkot itu, setidaknya bisa dilihat dari program Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Dinsosnakertrans ) Kota yang hanya menyelenggarakan pelatihan bagi kaum difabel sebanyak dua kali dalam rentang lima tahun terakhir. Itu saja, karena disuport dana dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua Pansus Raperda Naker, Dedy Purnomo menyatakan, kealpaan Pemkot di dalam mengalokasikan dana untuk pelatihan kerja bagi difabel, dan hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat, menunjukkan tingkat keseriusan untuk membantu kalangan difabel sangat rendah.

“Ini patut mendapatkan perhatian. Kami kurang tahu, apakah ketiadaan dana pelatihan dari APBD ini karena kena pangkas atau malah sama sekali tidak ada usulan sebelumnya. Namun ini menunjukkan adanya ketidakberpihakkan kepada warga difabel,” tegas politikus Partai Amanat Nasional tersebut, Selasa ( 29/4) di gedung dewan.

Padahal, lanjut dia, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan harus memperkerjakan satu tenaga kerja difabel dari 100 tenaga yang ada di tempat usahanya. ” Karena itu kami menyimpulkan, program pemberdayaan warga difabel masih nol. Padahal Pemkot punya tanggung jawab,” tegas Dedy sembari menambahkan,pihaknya akan memberikan catatan khusus dalam pembahasan lanjutan Raperda Naker . ( K )

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *