Keterlambatan dana turun mengakibatkan pembangunan gedung sekolah PAUD tidak mencapai target. Sehingga yang dikerjakan hanya DED-nya saja.
Demikian salah satu hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) atas LKPj Walikota Tahun 2013 di bidang urusan wajib pendidikan. Anggota Banggar, Dipl.-Ing. H. Quatly A. Alkatiri, membacakan hasil pembahasan Banggar itu di forum rapat paripurna istimewa yang dihadiri Wakil Walikota, H Purnomo, di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat, siang tadi.
Dalam hal ini, lanjutnya, perlu perencanaan yang matang sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan selalu mencapai target sesuai dengan rencana.
Dia menambahkan, pengadaan alat praktik dan peraga siswa tidak mencapai target. Hal itu, menurut banggar, dikarenakan gagal lelang (penawarnya hanya 1, sudah 3 x pengumuman). Ini disebabkan, katanya, waktunya mepet karena juknis turun dibulan september. Hal tersebut agar diperhatikan sehingga tidak terjadi kegagalan dalam pelelangan, tandasnya.
Banggar tidak dapat membahas LKPJ yang berkaitan dengan dana-dana hibah, khususnya BPMKS, padahal melibatkan anggaran yang cukup besar. Maka yang berkaitan dengan program ini tidak dibahas sama sekali.
Banggar menyarankan, kebijaksanaan dan pelaksanaan sekolah plus perlu ditinjau ulang. Karena hal itu, lanjutnya, berpengaruh dan menimbulkan permasalahan dalam proses pembelajaran.
Menurutnya, fasilitas ‘plus’ sebaiknya melekat kepada personal/siswa bukan pada lembaga/sekolah seperti halnya PKMS yang melekat pada pemegang kartu bukan melekat di rumah sakit. (S)
