Rabu , 28 Juni 2017

Pansus Raperda Miras Akan Konsultasi di Dua Kementerian

Panitia Khusus ( Pansus ) Raperda Miras mengagendakan untuk melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat pada 21 Januari mendatang, di dalam upayanya minta pendapat dan kajian, untuk finalisasi pembahasan raperda tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Pansus Miras, Hery Jumadi kepada Penulis DPRD Online, Jumat ( 17/1), sekaitan dengan keinginan penuntasan pembahasan rancangan yang sempat mandeg beberapa waktu, karena mendapatkan protes dari sejumlah ormas, terutama dari Front Pembela Islam Surakarta ( FPIS ).

Raperda tentang pengaturan Miras oleh Pansus ini, sudah berjalan sejak 2010. Karena ada sejumlah protes atau tentangan, pembahasan menjadi timbul tenggelam.  Pansus mendapatkan semangat untuk melanjutkan pembahasan,  seiring dengan keluarnya Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 74 Tahun 2013, yang berisi pengendalian peredaran minuman keras.

Namun belum memperoleh pendapat yang sahih dari Kementerian Hukum dan HAM dari sisi aturan hukum serta Kementerian Perdagangan  dalam sisi pengendalian, FPIS pada Juli tahun lalu kembali datang menentang. Ormas garis keras ini menginginkan terwujudnya Perda Anti Miras dan bukan Perda Pengaturan Miras di kota Surakarta.

” Kalau hasil konsultasi di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Perdagangan memberikan kepastian pendapat yang menguatkan, tentu ini akan menjadi payung bagi Pansus untuk melanjutkan dan menuntaskan,” imbuh Hery Jumadi.

Namun politikus PDI Perjuangan ini tidak yakin apakah jadwal agenda untuk konsultasi kepada dua kementerian itu akan berjalan mulus, mengingat anggaran yang diplot untuk kepentingan kerja Pansus belum cair. ” Ya semua terserah bagaimana pimpinan dewan yang mengatur,” tandas dia sekali lagi.( K )

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *