Rabu , 28 Juni 2017

NA Raperda Ini Sudah Mendasarkan Hukum Primer Dan Sekunder

NA Raperda Ini Sudah Mendasarkan Hukum Primer Dan Sekunder

Kajian Naskah Akademik ini sudah mendasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Itu jawaban dari pengusul Raperda Perdagangan Manusia, siang tadi, atas tanggapan dari Walikota FX Hadi Rudyatmo dalam rapat paripurna keempat. Jawaban itu dibacakan Nindita Wisnu Broto SH, dalam rapat paripurna kelima di Gedung Graha Paripurna, setempat. Wakil Ketua Supriyanto SH memimpin rapat paripurna tersebut.

Dia menambahkan, bahan hukum primer, naskah akademik ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mengacu pada publikasi dari jurnal-jurnal hukum, buku-buku dan lain-lain.

“Secara eksplisit data empiris memang belum disajikan dalam Naskah Akademik, tetapi secara implisit dimasukkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini,” tandasnya.

Pengusul berterima kasih atas masukan walikota dan pada saat pembahasan lebih lanjut di pansus  akan tambahkan dan dipertajam. Menurutnya, pembahasan mengenai kerjasama tentang perdagangan manusia tersebut, sehingga akan lebih memudahkan dalam penanganan kasusnya.

Agar tidak terjadi tumpang tindih, menurut pengusul,  dalam penanganan perdagangan manusia utamanya oleh SKPD, maka perlu koordinasi antar SKPD terkait. Juga, lanjutnya,  perlu peningkatan kesadaran hukum yang tinggi bagi SKPD yang akan menangani permasalahan trafficking sehingga kekhawatiran atas resiko tumpang tindihnya SKPD dalam penanganannya tidak akan terjadi.

Menurutnya, memang arah dari Raperda ini tidak hanya mencegah bentuk-bentuk trafficking, menyelamatkan dan merehabilitasi korban trafficking serta memberikan rasa keadilan dan sanksi hukuman terhadap pelaku maupun pihak yang mendukung trafficking, tetapi bisa dikembangkan lagi pada saat pembahasan di tingkat pansus. (S)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *