Kamis , 21 September 2017

Lurah Keluhkan Biaya Operasional Mobil Sampah

Peluncuran 16 mobil sampah baru milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan ( DKP ) Kota Surakarta untuk menjemput dan mengangkut sampah yang dikumpulkan gerobak motor sampah dari perkampungan sejak awal Januari lalu itu, ternyata membebani Pemerintahan Kelurahan yang diharuskan menanggung biaya operasional pengangkutan.

Setidaknya sudah ada beberapa lurah yang mengeluhkan persoalan biaya operasional mobil pikap sampah itu kepada Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Supriyanto. ” Apa yang menjadi keluhan  sejumlah lurah ini menunjukkan, DKP Kota tidak memiliki konsep yang jelas, saat mengajukan perencanaan penganggaran pengadaan mobil sampah bertenaga hidrolis itu,” tukas Supriyanto kepada Penulis DPRD Online, di gedung dewan, Rabu ( 29/1).

Padahal tujuan diadakannya 16 mobil pikap bertenaga hidrolis itu adalah untuk memperlancar pengangkutan sampah yang sudah ditampung oleh barisan gerobak motor dari kampung, seiring ditutupnya 31 TPS ( tempat pembuangan sampah ), yang selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir ( TPA ) Putri Cempo.

Namun yang terjadi, ketika ada pelimpahan operasional mobil pikap sampah dari DKP kepada pihak Pemkel ( Pemerintahan Kelurahan ), tidak disertai pembiayaan untuk operasional lapangan termasuk biaya sopir.

” Dalam pembahasan APBD 2014 lalu, dari Komisi I yang menjadi patner kerja dari Pemkel juga tidak pernah mengajukan soal biaya ini. Jadi ini semakin kacau, dan menunjukkan ketidakjalsan  koordinasi dan sinergi  dalam penanganan sampah warga antara DKP dengan para lurah,” imbuh politisi Partai Demokrat ini.

Padahal tahun ini, pengadaan mobil pikap sampah ini akan tambah 15 unit lagi, kami khawatir persoalan makin runyam kalau tidak ada sinergi dan konsep yang baik. Dalam pengadaan mobil pikap yang sudah direkayasa dengan tenaga hidrolis itu, satu unit dibeli dengan harga mahal, yakni sampai Rp 215 juta.

Wakil Ketua Komisi I Dedy Purnomo mengaku, para lurah yang mendapatkan pinjaman operasional pikap sampah bertenaga hidrolis itu belum pernah mengutarakan persoalan biaya operasional untuk ke-16 mobil pikap tersebut.

” Kalau soal program sampah dengan sistem mobile yang diangkut gerobak sampah, sudah dibahas di Komisi I. Tetapi untuk yang apa itu tadi, pikap sampah yang dilengkapi sistem hidrolis itu, sekalipun belum dibahas dan tidak ada keluhan. Bahkan jika sampai muncul anggaran itu, malah Komisi I akan mempertanyakan. Belum pernah dibahas kok tiba-tiba ada. Coba nanti kita akan mengecek ke lurahnya langsung,” tandas politisi PAN ini. ( K )

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *