Sabtu , 24 Juni 2017

LKPJ Walikota Banyak Dipertanyakan, Terutama Sisa DAK Pasar Tradisional

LKPJ Walikota Banyak Dipertanyakan, Terutama Sisa DAK Pasar Tradisional

Fraksi Nurani Indonesia Raya DPRD Kota Surakarta meragukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota FX Hadi Rudyatmo, khususnya mengenai paparan yang menyebutkan bahwa pendapatan per kapita di kota ini mencapai Rp 26.906.602,47.

” Dengan angka itu, pendapatan per kapitan per bulan mencapai rata-rata Rp 2 juta. Ini sungguh aneh, angka pendapatan tinggi, tetapi kemiskinan mengalami peningkatan. Jadi sebaiknya ada penjelasan yang kongkrit,” ungkap Jubir FNIR, Istiyaningsih saat membacakan pemandangan fraksinya di depan sidang paripurna, Selasa ( 1/4) di gedung dewan.

Ia pun memaparkan angka kemiskinan berdasar data Bappeda, bahwa 2011 jumlah orang miskin 133.622 jiwa dan pada 2012 meningkat 163.475 jiwa. Lalu penerima raskin pada 2011 mencapai 39.326 RTS lalu meningkat menjadi 46.282 RTS pada tahun 2012.

Apalagi, Bappeda juga tidak menyampaikan data mengenai jumlah kemiskinan pada 2013. Hal itu merasa janggal, sehingga menjadi kewajiban walikota untuk memberikan penjelasan kongrkit mengenai angka per kapita yang sudah dipaparkan itu, dengan dasar yang jelas.

Banyak hal yang dimintakan FNIR, agar walikota memberikan uraian yang jelas dan transparan mengenai program yang sudah dilaksanakan. Seperti misal penggunaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) yang selalu menyertakan sisa anggaran yang luar biasa. ” Padahal DAK merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang mestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin,bukan menghasilkan sisa yang berdampak pada munculnya SILPA berlebih,” timpal politisi Hanura ini.

Sedang Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan tentang keberadaan Mobil Esemka, yang keberadaanya tidak pernah jelas, padahal PT Esemka ada di BLUD STP. ” Ini harus dijelaskan,” papar Jubir FPD, Nindita Wisnu Brata.

Persoalan biaya pendidikan yang masih mahal di kota Surakarta juga menjadi sorotan, mengingat dalam tingkatan operasionalnya, sekolah mendapatkan dana BOS yang berasal dari APBN, dan masih ditambah dengan BOS Provinsi serta dana BPMKS ( bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta ). ” APalagi juga masih ada keluhan terkait biaya untuk ujian yang dirasakan sangat membebani warga,” tuturnya.

Sedang Fraksi PDI Perjuangan dalam telaah atas nota penjelasan walikota tentang penggunaan dana alokasi khusus, juga senada dengan apa yang sudah disangsikan oleh FNIR. ” Kenapa masih ada sisa Rp 6.032.651.768. Oleh sebab apa, kegiatan konstruksi tersebut sampai menyisakan anggaran sedemikian besar,” tanya fraksi yang mendukung pemerintah Walikota FX Hadi Rudyatmo itu.

Begitu halnya perihal dana anggaran pembangunan Pasar Tradisional pada tahun 2013 sebesar Rp 27.195.337.821 yang masih menyisakan dana sebesar Rp 23.949.591.400. FPDIP bingung, mengapa masih ada sisa anggaran yang sangat fantastis jumlahnya. ( K )

Komentar (0)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *