Kamis , 27 Juli 2017

Linmas Bukan Termasuk Tenaga Yang Bisa Dikontrakkan

Abdullah AA, anggota Badan Banggar (Banggar) DPRD Kota Surakarta, meminta Pemerintah Kota setempat untuk mengeluarkan perlindungan masyarakat (linmas) ke dalam tenaga kontrak. Menurut sekretaris Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR) ini, karena di dalam Permendagri atau pun Permenkeu Linmas bukan termasuk tenaga yang dapat dikontrakkan.
Dia berbicara hal itu, kemarin (15/10), saat penulis dprd-online meminta tanggapan hasil rapat sementara banggar. Politisi Partai Hanura ini menambahkan, oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah dikeluarkan sebagai pembiayaan.

Di samping itu, lanjutnya, dalam perekrutran linmas kota kriterianya belum jelas, tupoksinya belum jelas. Karena, menurutnya, linmas kota berada di perempatan-perempatan kota. “Apa yang dijaga? Apakah ada misi tertentu? Sehingga pemkot perlu merekrut linmas demikian itu.

Dia menambahkan, kalau tupoksi hanya berdiri di perempatan, itu sama saja membayar orang menganggur. “ Kalau toh dalihnya menjaga kawasan tertentu. Apakah kawasan itu rawan kok diberi linmas? Ini aneh.”

Bahkan, Dullah menduga ini bagian dari balas jasa terhadap sesuatu. Kalau dugaan ini benar, katanya, sungguh pengulangan dari masa lalu. “Mudah-mudahan dugaan saya salah,” katanya lirih. (S)

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *