Minggu , 25 Juni 2017

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Indramayu

Kunjungan Kerja  DPRD Kabupaten Indramayu

SURAKARTA – Kunjungan Kerja DPRD Kab. Indramayu menyoal Perencanaan Pembangunan Daerah diterima oleh Asih Sunjoto Putro dan dilaksanakan satu atap dengan DPRD Kota Pariaman di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Kamis (26/1).

 

Dalam Sambutannya, Hasan Bashari, Pimpinan Rombongan sekaligus Pimpinan DPRD Kab. Indramayu mengungkapkan maksud dan tujuannya berkunjung ke DPRD Kota Surakarta adalah untuk mempelajari perencanaan pembangunan daerah.

 

“Kedatangan saya dan rombongan hari ini selain untuk bersillaturahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta adalah untuk menimba ilmu dan penerapan perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

 

Asih Sunjoto Putro, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta menjelaskan tentang gambaran Kota Surakarta yang kedudukannya tidak memiliki desa. “Adanya kelurahan disini, dan kelurahan tersebut dibawah kecamatan serta penganggarannya mengikuti kecamatan,” jelasnya.

Menurut Asih, Infrastruktur di Kota Surakarta terbagi menjadi dua, yaitu yang ditangani langsung oleh DPU (Dinas Pekerjaan Umum) dan langsung ditangani oleh dana kelurahan. “Infrastruktur yang kecil-kecil yang bisa ditangani oleh masyarakat ditambah dengan swadaya masyarakat ini nanti bisa dilaksanakan dengan dana pembangunan kelurahan,” katanya.

 

Terkait dengan infrastruktur, Ginda Ferachtriawan menambahkan bahwa kalau kaitannya dengan Lingkungan, itu ranahnya di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sedangkan kalau infrastruktur yang kaitannya dengan kota atau jalan kota atau drainase kota maka yang menghandle langsung adalah DPU dan Tata Kota.

 

“Sudah ada bagian dan porsinya masing-masing sesuai dengan ranahnya,” ungkapnya, “Walaupun nantinya kita tetap harus berkoordinasi dengan stakeholder lainnya.”

 

Selain itu, menurut Ginda ada dua proses dari level bawah dimulai dari kelurahan kemudian kecamatan sampai ke kota. Yang kedua dari perangkat daerah dengan forum DKT (Diskusi Kelompok Terbatas), yang mana masing-masing OPD berkoordinasi dengan stakeholder yang saling berkaitan dengan tupoksinya masing-masing.

 

“Prosesnya diawali dengan musrenbangkel kemudian dilanjutkan musrenbangcam yang merupakan rumusan-rumusan proyek atau kegiatan unggulan dari masing-masing kelurahan yang diserap masuk ke kecamatan,” paparnya sembari menambahkan “rumusan DKT hasilnya akan diinput ke sistem kemudian bisa langsung dipantau oleh kecamatan dan disinkronkan dengan musrenbangcam.”

 

Ketika musrenbangcam sudah selesai dilaksanakan akan dinaikkan ke forum RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

 

“Biasanya masing-masing kelurahan memberikan tiga kegiatan unggulan yang bisa diangkat ke kota, tutupnya, “Kalau sekiranya bisa didanai di kelurahan ya cukup di kelurahan ataupun dari dana CSR, walaupun ada usulan yang kemungkinan bisa dibawa ke atas, misalnya sampai tingkat gubernur atau DAK.” (Arf)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *