Kamis , 21 September 2017

Komisi IV Desak Disbudpar Tegakkan URHU Selama Ramadan

Kalangan Komisi IV mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ( Disbudpar ) bisa melakukan penegakan Perda URHU ( Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ) terhadap tempat-tempat hiburan, agar tidak melakukan pelanggaran jam operasional dan termasuk etika, selama bulan Ramadan.

” Kami akan melakukan pemantauan, apakah nanti eksekutif bisa bekerja optimal di dalam upaya penegakan Perda, atau malah main mata dengan para pengusaha jasa hiburan. Ini bukan karena umat muslim kaku dan minta dihormati dalam menjalankan ibadah puasa, tetapi karena aturan sudah ada, jadi mesti dilaksanakan secara optimal,” ungkap Umar Hasyim, anggota Komisi IV kepada Penulis DPRD Online, Selasa.

Pada bagian lain pria yang duduk sebagai Ketua Fraksi PAN ini juga menghimbau kepada para pengusaha jasa rekreasi dan hiburan, bisa mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan yang tertuang dalam Perda URHU. ” Dengan patuh aturan, semua akan berjalan baik dan menjaga kondusivitas warga, juga tidak memancing pihak-pihak lain yang ingin masuk dan menggunakan kesempatan untuk kepentingan kelompok,” imbuhnya.

Lalu apa jawab Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Eny Tiyasni Susana terkait saran simpatik dari Komisi IV. Ternyata ia juga telah melakukan sosialisasi, untuk upaya pentaatan para pengusaha rekrasi dan hiburan, dalam operasional selama bulan puasa berjalan.

” Kami telah mengeluarkan himbauan, untuk menghormati masyarakat yang sedang menjalankan puasa Ramadha, maka sesuai aturan yang ada maka tempat hiburan malam untuk tidak buka seminggu sebelum Ramadhan dan seminggu menjelang Lebaran,” paparnya .

Yang lebih penting lagi, bahwa selama operasional pada pekan kedua dan ketiga,  ada pembatasan jam. Pembatasan operasional selama Ramadan, untuk jenis pub dan diskotik baru  boleh buka pukul 22.00 WIB hingga 02.00 WIB, bar pukul 21.00 WIB hingga 01.00 WIB, sedangkan untuk jenis kafe dan rumah karaoke pukul 11.00 WIB hingga 01.00 WIB.

Dia paparkan, untuk tempat-tempat yang telah mendapatkan izin berjualan minuman keras, agar menempatkan minuman pada tempat yang tak terlihat oleh umum. Bagi yang melanggar jam operasional yang sudah diatur dalam Perda URHU, maka akan ada konsekuensi pencabutan izin usaha. ( K )

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *