Sabtu , 24 Juni 2017

Klinik Koperasi Jadi Pertimbangan

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Koperasi dan UMKM DPRD Kota Surakarta mempertimbangkan kemungkinan adanya klinik koperasi di kota ini. Hal itu mengemuka setelah Pansus melakukan studi banding ke Provinsi Bali, beberapa waktu lalu.

“Bali adalah provinsi terbaik dalam hal kegiatan koperasi. Di Bali, ada istilahnya perbaikan koperasi yang namanya klinik koperasi. Koperasi yang tidak paham aturan koperasi ada pengarahan,” kata Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Abdullah AA, siang tadi.

Menurut Abdullah, klinik koperasi tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang terdiri dari akademisi dan praktisi. Sedangkan pembiayaannya bersumber dari APBN, ujarnya.

Di sisi lain, Abdullah mengingatkan Pansus agar lebih cermat dalam pembahasan Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Hal ini mengingat materi untuk Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dinilainya belum cukup yakni belum adanya peraturan pemerintah (PP) dari Undang-undang 17 Tahun 2012.

“Kalau belum cukup materinya dan dibuat Perda, nanti takutnya menjadi Perda yang mandul dan tidak bisa dilaksanakan. Jadi, kalau menurut saya alangkah baiknya Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ini dipisah. Yang UMKM jalan dulu,” ucap politisi dari Partai Hanura ini. (S)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *