Rabu , 13 Desember 2017

Kalangan Komisi IV Minta Disbudpar Hati-Hati untuk Kelanjutan Museum Keris

Kalangan Komisi IV DPRD Kota Surakarta mengingatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota agar lebih berhati-hati mempersiapkan panitia lelang  kelanjutan pembangunan Museum Keris, seiring adanya titik terang akan turunnya DIPA ( daftar isian pelaksanaan anggaran ) dari pemerintah pusat terkait masa depan  museum tersebut pada Mei nanti

.” Kalau memang pemerintah pusat melalui Dirjen Kebudayaan Kemendikbud sudah meminta Kadibudpar Kota untuk bersiap, sebaiknya panitia lelang dibentuk lebih seksama lagi, agar persoalan pada pembangunan museum keris tahap pertama tidak terulang,” ujar anggota Komisi IV Umar Hasyim kepada Penulis DPRD Online, Selasa ( 15/4).

Menurut dia, progres pelaksanaan fisik museum keris tahap pertama jelas menyisakan persoalan, karena pada pelaksanaannya terjadi putus kontrak, sehingga secara fisik tidak rampung 100 persen. Hal ini tentunya tidak diharapkan terulang kembali dalam lanjutan pembangunan museum. Karena itu perlu diingatkan, agar dokumen kontrak benar-benar dipatuhi, utamanya menyangkut metode kerja yang tidak boleh berubah.

Terkait keinginan Walikota FX Hadi Rudyatmo yang menginginkan agar pembiayaan kelanjutan pembangunan museum keris diupayakan lewat APBD, politikus PAN itu menyatakan, jika memang DIPA dari pusat turun dan aturan tugas pembantuan yang mengikat sudah ada, mestinya pengajuan dana tidak diperlukan lagi.

” JIka memang sudah diturunkan DIPA, tentunya dana dari pusat turun. Tentunya pembiayaan dari APBD perlu dilihat dulu, apakah perlu melengkapi bagian yang kurang, seperti pembuatan lenskap dan sebagainya, semua nanti kelihatan. Jika ada urgennya bisa saja dibahas dalam Banggar,” tandas dia.

Sedang Kepala Disbudpar, Eny Tyasni Suzana,menyatakan, pihaknya telah diundang Dirjen Kemendikbud  untuk membahas kelanjutan pembangunan museum keris. Intinya, DIPA museum akan diturunkan paling lambar Mei, sehingga pembiayaan bisa dicairkan pemerintah pusat.Dia paparkan, Kemendikbud sudah meminta tim anggaran membuka DIPA awal Mei, sehingga secepatnya bisa didistribuskan ke daerah.

Kemungkinan pembiayaan mencapai Rp 6 miliar.Untuk melengkapi keberadaan DIPA, kini Pemkot sudah mengantongi peraturan menteri tentang tugas pembantuan. ” Mudah-mudahan, pertengahan tahun sudah bisa dimulai. Kini kami juga sudah mempersiapkan panitia lelang untuk menyambut anggaran pusat itu,” timpal Eny. ( K )

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *