Rabu , 28 Juni 2017

Kaji Ulang Wacana Larangan Pemakaman

Anggota Komisi II DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoyo Putro SSi, meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk mengkaji ulang bila akan menyusun raperda tentang pelarangan pemakaman bagi warga di luar Surakarta.

Asih berbicara haitu, siang tadi, kepada penulis dprd online saat dihubungi melalui sambungan telepon, Dia menambahkan, wacana pelarangan pemakaman bagi warga di luar Surakarta dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Solo dinilai kalangan legislatif berpotensi terjadi konflik antardaerah.

Politisi dari PKS ini mengatakan,  wacana DKP itu justru rawan terjadi konflik di masyarakat. Menurut dia, ada dua hal akan terjadi bila rencana pengajuan raperda pelarangan makam untuk warga di luar Surakarta itu diajukan. Pertama, raperda itu jelas rawan regulasi karena tidak ada aturan hukum atas pelarangan memakamkan jenazah dari luar daerah.

Kemungkinan raperda itu ditolak. Kedua, pelarangan tersebut akan menimbulkan permasalahan baru dengan daerah lain yang berbatasan dengan Surakarta, seperti Sukorhajo, Boyolali, Karanganyar, dan seterusnya.

“Bila Surakarta  memunculkan raperda pelarangan memakamkan jenazah dari luar kota ini, maka daerah lain pun akan mengikuti hal serupa. Persoalannya akan menjadi konflik priomordial baru. Apalagi bila lahan permakaman di sini penuh, lalu orang Solo yang meninggal dunia mau dimakamkan di mana? Sementara daerah lain juga memberlakukan larangan serupa?” tegasnya.

Atas dasar itu, Asih meminta DKP untuk mengkaji kembali wacana yang akan direalisasi dalam bentuk raperda itu. Asih menyarankan lebih pada pengaturan makam itu, bukan pelarangan dan Perda No. 10/2011 itu sudah cukup mengatur permakaman. Ketika mengajukan raperda, Asih berpendapat mestinya ada ladasan yang menjadi latar belakang raperda itu diusulkan, tentunya ada kajian yuridis, filosofis, sosiologis, dan seterusnya.

“Bila hal ini dipaksakan, Solo seperti sebuah negara sendiri. Padahal Surakarta jelas membutuhkan daerah-daerah lainnya di sekitarnya,” tutur Asih yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Surakarta itu. (S)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *