Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Supriyanto SH, tidak sepaham dengan rencana walikota yang hendak mengeluarkan pkl dari kawasan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ). Menurutnya, pkl tak bisa dijadikan kambing hitam terkait kematian dua orang utan di obyek wisata itu.
Dia berbicara hal itu, siang tadi, kepada penulis dprd-online di ruang kerjanya. Perlu diketahui, walikota berwacana akan mengeluarkan pengeluaran PKL yang selama ini berjualan di dalam TSTJ. Pengeluaran PKL itu agar kontrol terhadap makanan satwa lebih terkendali dengan baik.
“Sangat keliru kalau PKL dijadikan kambing hitam. Kematian satwa itu terkait pemeliharaan satwa dan unsur asupan makanan. Jadi, tidak terkait PKL,” kata politisi dari PD ini.
Dai menambahkan, kematian dua orang utan di TSTJ lebih disebabkan kurangnya perhatian pengelola dalam hal asupan makanan dan pengecekan kesehatan hewan. Suplai makanan dan pengecekan kesehatan hewan tidak dilakukan dengan baik, ujarnya.
“Kami amati, selama empat tahun ini selalu ada satwa mati. Dulu unta dimakan singa. Ini terulang lagi ,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya bakal merekomendasikan komisi terkait agar memanggil direksi TSTJ dan inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan. Hal itu, lanjutnya, perlu dilakukan agar kematian satwa tak terulang. (S)
