Selasa , 27 Juni 2017

Inflasi Tinggi, Pemkot Dituding Kambinghitamkan Pusat

Inflasi Tinggi, Pemkot Dituding Kambinghitamkan Pusat

Angka inflasi yang tercatat di dalam Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2013 sebesar 8, 32 prosen mendapat sorotan dari fraksi-fraksi.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Graha Paripurna, Selasa (1/4) siang, Fraksi PKS dan PAN menyoroti inflasi yang tinggi tersebut. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Supriyanto SH.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) melalui juru bicaranya, Quatly Abdul Kadir Al Katiri, mengatakan Pemkot hanya mengkambinghitamkan kebijakan Pemerintah Pusat. Pihaknya mempertanyakan langkah apakah yang digunakan untuk menekan inflasi?

“Pemkot terlihat mengkambinghitamkan kenaikan harga pangan, tarif dasar listrik dan kenaikan BBM ketika tidak mampu menekan laju inflasi dan mengurangi angka kemiskinan. “

“Terkesan tidak ada langkah antisipasi terhadap hal-hal tersebut di atas. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Pemkot untuk mengantispasi inflasi meski belum berhasil,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) melalui juru bicaranya, Hami Mujadid Irsyad SAg, mengatakan angka inflasi Surakarta merupakan inflasi ke-2 tertinggi se-Jateng.

“Faktor apa saja yang menyebabkan kondisi demikian (inflasi tinggi) selain kebijakan dari pemerintah pusat? Adakah faktor internal (faktor dari daerah) juga berpengaruh?” katanya.

Perlu diketahui, Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2013 yang disampaikan Rabu (26/3), disebutkan angka inflasi Solo sebesar 8,32%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah yang besarannya 7,99%. Namun demikian masih lebih rendah dibanding inflasi tingkat nasional yaitu 8,38%.

Pemkot menyatakan laju inflasi itu dipengaruhi oleh laju inflasi pada kelompok bahan makanan yang besarannya 15,34% dan kelompok transportasi yang besarannya 14,13%. Beberapa faktor dominan yang mendorong meningkatnya laju inflasi Solo adalah adanya kebijakan Pemerintah Pusat diantaranya adalah kenaikan harga BBM, pembatasan impor produk holtikultura, kenaikan UMK, dan kenaikan cukai rokok. (S)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *