Berita Dewan – Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Dra. Wahyuning Chumaeson, Msi, mempertanyakan modal dasar sebesar Rp 5 miliar masih dicantumkan. Karena, menurut dia, hasil appraisal tanah dan bangunan nantinya lebih dari angka tersebut.
Dia mempertanyakan hal itu, siang tadi, di forum rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Solo. Pemandangan umum ini disampaikan berkaitan dengan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan yang diajukan oleh eksekutif. Saat sidang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Surakarta,YF Sukasno SH, wakil dari Pemerintah Kota Surakarta belum hadir. Hal itu diprotes oleh Reny Widyawati SE. Sukasno mengatakan, yang mewakili walikota sedang dalam perjalanan.
Fraksi ini juga mempertanyakan, apa sajakah kriteria personil yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas. “Karena kami tidak ingin Dewan Pengawas yang tugasnya mengawasi dari kinerja Perusda TSTJ malah seolah-olah Perusahaan keluarga? “
Chumaeson mempertanyakan, apa dasar dari penilaian penghasilan dari seluruh personil di Perusda TSTJ tidak boleh melebhi dari 30% dari seluruh realisasi biaya oleh Pihak ke 3. “Apa yang dimaksud dalam pasal 47 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah kota Surakarta dapat meneyerahkan pengelolaan barang milik daerah yang berada di sekitar kawasan taman satwa taru jurug surakarta atau ditempat lain kepada Perusda TSTJ Surakarta,” tanyanya.
Dalam kaitan Raperda Penyelenggaraab Perhubungan, fraksi ini mepertanyakan tentang implementasi tentang pembinaan angkutan umum? Fungsi dalam penertiban terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat konsepnya bagaimana, karena selama ini tidak berjalan dengan baik, ujarnya.
Bagaimana konsep ke depan dalam pengendalian volume kendaraan bermotor dengan ruas jalan terhadap manajemen transportasi umum dan rekayasa lalu lintas di Kota Surakarta supaya tidak terjadi kemacetan yang parah. (S)
