Jumat , 22 September 2017

Evaluasi Gubernur Mengubah Struktur APBD Surakarta

Evaluasi  yang diberikan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengubah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta 2015. Bahkan, gubernur melarang bantuan gubernur atau pun luncuran dicantumkan dalam APBD 2015.

Demikian salah satu butir penyempurnaan APBD Kota Surakarta 2015 yang dibacakan anggota Badan Anggaran (Banggar), Honda Hendarto, Senin (8/12) siang. Dia membacanya dalam  rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketua DPRD, Drs Teguh Prakosa, yang didampingi Wakil Ketua H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswati ST.

Rapat yang berlangsung di Graha Paripurna itu dihadiri Walikota, FX Hadi Rudyatmo, Sekda Budi Suharto SH MM dan beberapa Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkot setempat.

Di bagian lain, Honda mengutarakan, di bagian pendapatan berkurang Rp 18,7 miliar, karena larangan untuk mencantumkan bantuan gubernur sebelum APBD Provinsi Jawa Tengah disahkan.

“Terjadi efisiensi belanja di beberapa pos SKPD sebesar Rp 2, 015 miliar. Hasil efisiensi ini disalurkan untuk Posyandu Lansia dan Posyandu anak Rp 1, 926 miliar dan Rp 684 juta untuk belanja tak terduga,” tambah politisi dari PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, pada penerimaan pembiayaan berkurang Rp 8,190 miliar, ini berasal dari luncuran bantuan gubernur (bangub) 2014. Sehingga, lanjut Honda, belanja bangub 2014 berkurang Rp 8.190 miliar.

Atas hal itu, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat bahwa Pendapatan dalam RABD 2015 sebelum dievaluasi Rp 1,543 triliun, setelah dibahas menjadi Rp 1, 524 triliun.

Sementara di pos belanja sebelum dievaluasi sebesar Rp 1,609 triliun, setelah dibahas menjadi Rp 1,582 triliun.  Ini terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 984, 511 miliar dan belanja langsung menjadi sebesar Rp. 597, .812 miliar. (S)

 

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *