Jumat , 21 Juli 2017

Empat Fraksi Minta Penjelasan Soal Perubahan Luasan Tanah Pedaringan

Empat Fraksi Minta Penjelasan Soal Perubahan Luasan Tanah Pedaringan

Empat fraksi di DPRD Kota Surakarta meminta penjelasan walikota berkaitan dengan perubahan luas atas tanah HP 18 yang di dalamnya terdapat Pusat Pergudangan Kota di Pedaringan. Keempat fraksi itu adalah: PDI Perjuangan, PKS , DNR dan PAN.

Permintaan penjelasan itu disampaikan dalam forum rapat paripurna ke-2, dengan agenda pandangan fraksi atas nota penjelasan walikota terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda). Dua raperda itu adalah  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya daerah tingkat II Surakarta nomor 4 tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan dan tentang Penyelenggaraan Pemondokan.

Rapat paripurna ke-2 yang dipimpin Ketua DPRD, Drs Teguh Prakosa, yang didampingi tiga wakil ketua- H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST- berlangsung di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat siang tadi (15/10).

Juru bicara FPDI Perjuangan, Drs Paulus Haryoto, meminta penjelasan tentang penyebab terjadinya perbedaan luasan yang signifikan atas tanah HP No 18 tersebut. “Kegiatan apa saja yang berada di atas tanah tersebut?”

Sementara itu, Abdullah AA, juru bicara Fraksi DNR, meminta sebelum menetapkan perubahan sebaiknya ada pemisahan aset. Pemisahan aset ini, lanjutnya, untuk menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut. Bagaimana tanggapan pemerintah atas hal itu? tanya Dullah.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya, HM Al Amin SE, mengatakan, penggunanaan HP Nomor 18 yang awalnya dialokasikan untuk pusat pergudangan, dalam faktanya juga digunakan untuk hal-hal lain. Fraksi PAN ingin mengetahui peruntukan apa saja dari HP Nomor 18 tersebut dan berapa saja alokasi luasannya? Bagaimana mekanisme pengalokasiannya dan efektitas dari pengalokasian tersebut? Mohon agar bisa dijelaskan secara rinci.

Muhadi Syahrony ST, juru bicara Fraksi PKS, menanyakan  rencana kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota terkait adanya beberapa peruntukan di lokasi tersebut seperti; pusat pendidikan, pusat pergudangan, Badan Pertanahan Nasional(BPN)?

Sudah semestinya, menurut fraksi ini,  Pemerintah Kota melakukan pemisahan aset, sehingga jelas yang menjadi peruntukan pergudangan Pedaringan, pusat pelatihan, BPN. Terutama BPN, yang merupakan instansi vertikal.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Drs Taufiqurahman, mrempertanyakan, pembagian pengelolaan Tanah Hak Pakai Nomor 18 Kelurahan Jebres sebagaimana Pasal 2 ayat (2 ) antara Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota PEDARINGAN Surakarta dan  Pusat Pendidikan dan Pengembangan Tehnologi ?

Juru bicara Fraksi Persatuan Indonesia Raya (FPIR), M Irawan Purnomo SH MH, menyatakan menerima dan setuju dibuat perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya daerah tingkat II Surakarta nomor 4 tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pusat Pergudangan Kota di Kentingan.

 

TANAH PEDARINGAN: Wakil Walikota, H Achmad Purnomo, mengikuti rapat paripurna ke-2 yang beragendakan pandangan fraksi atas dua raperda yang diajukan eksekutif dan tanggapan walikota atas dua raperda inisiatif DPRD. Rapat paripurna yang dipimpin Drs Teguh Prakosa, ketua DPRD, dan tiga wakil ketua-H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST- berlangsung di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat. (foto: Hms/teks: (S)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *