DPRD Kota Surakarta akhinrya mengeluarkan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2013. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Walikota Tahun Anggaran 2013 di Graha Paripurna DPRD, Kamis ( 24/4).
Dalam paripurna istimewa itu, Wakil Ketua DPRD M Rodhi membacakan 25 rekomendasi strategis yang harus diperhatikan oleh walikota, mulai mulai urusan kependudukan, pendidikan, kesehatan,politik, kebudayaan, hingga urusan kearsipan, dan bahkan urusan pertanian yang tinggal sejimpit lahan.
Terkait urusan pendidikan, DPRD Kota memberikan catatan penting dan strategis, khususnya mengenai program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ( BPMKS ) yang hasil pelaksanaanya tidak dicantumkan dalam LKPj Walikota. Padahal, hal itu menyangkut dana hibah dengan angka anggaran yang sangat besar. ” Ini jangan sampai terjadi lagi,” tukas Rodhi yang merupakan politikus PKS ini.
Lalu terkait pembangunan gedung sekolah PAUD tidak mencapai target. Ini menunjukkan tidak ada perencanaan matang, meski disebutkan karena anggarannya turun pada akhir tahun, hingga hanya memungkinkan DED ( detail engineering desaign ) yang dikerjakan.
Begitu halnya terkait kebijaksanaan dan [elaksanaan sekolah plus perlu ditinjau ulang karena sangat berpengaruh dan menimbulkan permasalahan dalam proses pembelajaran. Fasilitas ‘plus’ sebaiknya melekat kepada personal/siswa bukan pada lembaga/sekolah seperti PKMS yang melekat pada pemegang kartu bukan melekat di rumah sakit.
Sementara untuk urusan kesehatan, DPRD Kota Surakarta memberikan catatan tentang pelayanan puskesmas yang masih kurang maksimal. Seperti pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas dan RS diluar RS Jiwa hanya menjangkau 13,89%, pelayanan rawat inap (65,72%).
Karena itu disarankan perlunya penambahan SDM administrasi, medis dan para medis di puskesmas sehingga pelayanan bisa lebih maksimal khususnya di Puskesmas Rawat Inap.
Yang menjadi catatan lainnya, adalah terkait pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan untuk keluarga miskin yang ternyata masih nol persen. Hal itu terjadi karena tidak ada dana atau bantuan barang dari pusat. ” Perlu penganggaran dari APBD sesuai dengan kemampuan daerah,” paparnya.
Lebih khusus lagi, tentang penemuan kasus HIV tidak mencapai target hanya 1,42%, perlu upaya dan sosialisasi yang kreatif dan massif dengan melibatkan berbagai stakeholder dan elemen masyarakat. Sebab penyakit itu menular dan sangat berbahaya, sehingga langkah kreativitas akan mampu memberikan pencegahan.
Pelayanan RSUD yang menurun dan tidak mencapai target pada tahun 2013 juga menjadi catatan, meski hal itu terjadi dalam masa transisi perpindahan lokasi dan status menejemen yang berubah menjadi BLUD. Perlu peningkatan pelayanan setelah berbentuk BLUD dengan penambahan SDM yang dibutuhkan.
Walikota Surakarata FX Hadi Rudyatmo mengakui masih adanya kekurangan dalam penyelenggaran pemerintahan di tahun 2013. Pihaknya akan menjadikan rekomendasi DPRD terhadap LKPj sebagai bahan evaluasi. “Sesegara mungkin rekomendasi LKPj ini menjadi evaluasi,” tandasnya.( K )
