Ketua DPRD Kota Surakarta YF Sukasno disomasi oleh PT Investama Komando Security ( IKS ), perusahaan outsourching yang merasa dicemarkan nama baiknya, terkait soal keterlambatan menyerahkan honor bulanan kepada para karyawannya yang dipekerjakan sebagai satuan pengamanan ( Satpam ) RSUD Ngipang.
” Saya sungguh kaget, karena pernyataan saya yang berdasarkan keterangan dari dr Willy selaku Dirut RSUD Ngipang terkait gaji atau honor satpam yang terlambat, eh ini kok mendapatkan somasi dari perusahaan, karena dianggap mencemarkan nama baik. Ya tidak apa-apa,” ungkap Sukasno kepada Penulis DPRD Online, Kamis ( 8/5).
Menurut dia, langkah somasi IKS kepada dirinya selaku ketua dewan yang memberikan pernyataan terkait keterlambatan gaji para satpam RSUD Ngipang, dasarnya sangat tidak jelas. Apalagi, yang diungkapkan, merupakan penjelasan dari dr Willy, selaku Dirut RSUD yang merasa sudah mencairkan dana kepada IKS, selaku perusahaan outsourching.
Karena itu, ia hanya bisa tertawa saja menyikapi somasi IKS yang dianggap tidak jelas tersebut. ” Apalagi saya memiliki hak immunitas. Dan sekali lagi, pernyataan saya, sangat jelas bersumber dari penjelasan dr Willy, tidak ada yang saya kurangi dan apalagi ditambahi,” papar politisi PDI Perjuangan yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota lewat Pileg 9 april lalu itu.
Pemberitaan tentang 22 satpam RSUD Ngipang yang mengancam mengundurkan diri dari pekerjaannya jika keterlambatan gaji 2,5 bulan tidak segera dibayarkan, memang sempat menghiasi sejumlah mass media dan juga media elektronik. Pihak rumah sakit sendiri, merasa bahwa terkait gaji satpam itu pihaknya sudah membayarkan kepada perusahaan outsourching yang menjadi tempat bernaung para satpam.
Dalam pertemuan antara PT IKS dan para satpam, sempat terjadi ketegangan. Karena satpam merasa dipermainkan oleh perusahaan, yang memberikan syarat tertentu, terkait penerimaan pembayaran gaji yang terlambat dua setengah bulan itu.
Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo sendiri menegaskan, tidak ingin kasus keterlambatan gaji satpam di RSUD Ngipang itu berulang kembali. Bahkan walikota juga menginginkan, tahun depan tidak ada lagi lelang pengadaan tenaga satpam, untuk menghindarkan kejadian yang memalukan itu. ” Ya harus selektif. Tahun depan tidak perlu lagi ada lelang pengadaan tenaga satpam,” timpalnya. ( K )
