Sabtu , 24 Juni 2017

Dewan Sepakati Pembentukan Pansus Koperasi dan Ijin Gangguan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Surakarta akhirnya mensepakati pembentukan Panitia Khusus ( Pansus ) untuk pembahasan Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Pansus Ijin Gangguan ( HO ) melalui keputusan rapat paripurna hari Senin ( 13/1) di gedung dewan.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Walikota Achmat Purnomo itu, pimpinan sidang YF SUkasno menyatakan, selain mengeluarkan keputusan untuk pembentukan dua Pansus yang akan segera bekerja, dewan juga memberikan kesempatan kepada Badan Legislasi ( Banleg ) menjawab pandangan non pengusul terkait inisiasi Raperda tentang Perncegahan Perdagangan Manusia.

Pansus Pemberdayaan Koperasi dan UMKM beranggotan 10 anggota dewan lintas fraksi, dengan jabatan ketua dipegang oleh H Abdullah Abdulkadir Aseggaf dari Fraksi Nurani Indonesia Raya. Sementara untuk Pansus Ijin Gangguan diketuai oleh Maryuwono dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kedua Pansus yang dikuati Keputusan DPRD Nomer 1 Tahun 2014 dan Keputusan DPRD Nomer 2 Tahun 2014 diharapkan dapat cepat bekerja, dengan harapan dalam triwulan pertama sudah bisa mewujudkan Perda yang sangat dibutuhkan untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM berikut regulasi baru soal ijin gangguan.

Sementara itu Banleg yang belakangan ini menuai banyak kritikan terkait Naskah Akademik ( NA ) untuk inisiasi pembuatan Raperda Pencegahan Perdagangan Manusia, telah mempersiapkan dan membacakan jawaban singkat, atas lima pemandangan dari non pengusul atau fraksi dalam paripurna sebelumnya.

Jubir Banleg, Heni Nogogini cukup diplomatis ketika membacakan jawaban atas pandangan non pengusul, tanpa penjelasan detail. Hanya ditegaskan, bahwa dalam Raperda Trafficking itu hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan permasalahan perdagangan manusia, dari mulai tindakan pencegahan, pemnbrantasan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, perlindungan korban/saksi dan juga pengawasan serta pemantauan yang disertai sanksi.

Pada bagian lain, Wakil Ketua DPRD Supriyanto usai paripurna menyatakan, agar sebelum digulirkan dalam pembahasan Pansus, persoalan NA untuk Raperda Trafficking ini bisa lebih disempurnakan, utamanya terkait latar belakang dan tujuannya, dan juga kajian histori dan sosiologinya.

” Jangan sampai nanti memunculkan persoalan berkepanjangan, karena NA yang asal-asalan akan membuat produk Perda juga terkesan main-main. Karena ini merupakan inisiasi dewan, ya harus diseriusi mulai dari pembuatan NA-nya. Pimpinan dewan sangat menunggu laporan Banleg yang sempurna sebelum terbentuk Pansus,” tukas politikus Partai Demokrat ini. ( K )

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *