Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta, H Asih Sunjoyoputro, mengatakan, data yang disajikan untuk pemberian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) menggunakan data BPS tahun 2011. Ini, tambahnya, data yang sama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintahan yang lalu.
Dia berbicara hal itu, siang tadi (21/11), saat menjawab penulis dprd-online di DPRD setempat. Politisi dari PKS ini menambahkan, rapat komisi yang membahas KIS, KIP serta PSKS, hanya mendengarkan paparan program.
Asih mengatakan, tidak mungkin program tiga kartu itu akan dibiayai oleh APBD 2015, karena APBD itu sudah disetujui dan kini dievaluais oleh gubernur. “Apalagi, program itu akan menggantikan PKMS serta program pendidikan yang sudah ada. Konversinya sangat sulit,” tambahnya.
Atas pertanyaan, dia menambahkan, memang benar datanya setiap enam bulan divaliditasi. Tapi, menurutnya, hanya pencoretan data-data orang yang menninggal sejak data ini tersaji hingga 2014 ini. Sedangkan data warga miskin yang baru karena terdampak kenaikan BBM itu tidak ada, ujarnya.
Kalau di masyarakat muncul berbagai pertanyaan soal pembagian PSKS, menurutnya, merupakan hal yang wajar. “Kalau masyarakat miskin baru, tentu saja tidak masuk dalam daftar yang sekarang beredar,” tandasnya. (S)
