Kamis , 25 Mei 2017

Data Kemiskinan Sering Tidak Sahih

Data tentang kemiskinan selalu berbeda antara satu instansi dengan instansi yang lain. Data di Bappeda berbeda dengan data yang dimiliki oleh BPS. Hal ini menyulitkan jika data itu akan digunakan untuk penanggulangan kemiskinan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Budi Prasetyo Ssos berbicara hal itu, Selasa (16/12) siang, melalui sambungan telepon.  Menurutnya, salah satu solusinya, Pemkot membentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)  di tingkat kelurahan.

“Tim ini yang akan mencari data, sehingga data yang tersaji dapat sahih,” katanya kepada penulis dprd-online.

Bappeda tidak dapat menyajikan data yang sahih, katanya, sehingga menimbulkan kesulitan saat ada yang menyentuh warga miskin. Salah satu contoh, saat pembagian Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). “Jika datanya sahih, pasti tidak ada kerancuan.”

Raperda yang sedang dibahas ini, katanya, ada satu item yang berisi sinkornisasi data warga miskin yang digunakan pemerintah pusat dan Pemkot. Kalau Pemkot tetap mengandalkan data yang seperti ini, maka akan muncul kerancuan di lapangan, ujarnya.

Fungsi TKPK di tingkat Kelurahanan, lanjut dia, akan memiliki peran besar dalam memastikan kondisi warga karena mereka yang bersentuhan langsung di lokasi. Dia menambahkan, di tingkat kelurahan memang sudah ada coordinator, tapi perlu penguatan dengan TKPK ini. (S)

 

 

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *