Senin , 29 Mei 2017

BLUD GLH Tidak Akan Diperpanjang

BLUD GLH Tidak Akan Diperpanjang

Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, tidak akan memperpanjang kerja sama antara Pemkot dengan United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat) yang akan berakhir Desember ini. Namun, lanjutnya, setelah penyerahan aset yang berupa tanah ke Pemkot dan Pemkot mengembalikan dana Rp 6 miliar.

Dia berbicara hal itu, Rabu (24/12), siang, menjawab pertanyaan penulis dprd-online selepas mengikuti rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat.

Tanggapan ini dimintakan berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah baru-baru ini. Kejati telah menahan Kepala BLUD GLH FX Sarwono dan seorang berinisial DA.

Perlu diketahui, tahun 2010 Pemkot membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH). Badan ini bekerja sama dengan UN Habitat dalam penjaminan pinjaman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk kepentingan itu UN Habitat mengucurkan dana Rp 10 miliar.

Di bagian lain, walikota menambahkan, sesuai hasil resume pertemuan antara Pemerintah Pusat dan UN Habitat serta Pemkot Surakarta bahwa aset itu akan diserahkan ke masyarakat melalui pemkot.

Menurutnya, ada dua alternatif dalam penyerahan aset yang bernilai Rp 4, 1 miliar itu, melalui pemerintah pusat atau organisasi yang dibentuk oleh pemkot.

“Sampai saat itu penyerahan aset itu masih berproses, juga penyerahan sisa dana Rp 6 miliar. Kalau UN Habitat tak mau menerima, ya kita minta saja,” kata walikota.

Sampai saat penyidikan kasus ini masih bergulir. Ada beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Surakarta yang dimintai keterangan oleh Kejati.

Bentuk Pansus

Di sisi lain, Ketua Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR), Supriyanto SH, mendesak pimpinan DPRD setempat untuk membentuk panitia khusus tentang BLUD GLH ini. Dia mengkhawatirkan aset yang berupa tanah di Mojosongo dan Ngipang bisa tak jelas rimbanya.

Demikian juga, lanjutnya, dengan sisa dana Rp 6 miliar yang katanya tersimpan di beberapa bank itu, masih ada atau sudah dikembalikan.

Sementara itu, ditemui terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD setempat, H Sugeng Riyanto SS menyatakan siap untuk membuat surat ke pimpinan perihal pembentukan pansus itu. (S)

TANAH BLUD-GLH: Tanah ini yang berada di Debegan, Mojosongo, Jebres, seluas 3.100 meter persegi ini dibeli dengan menggunakan dana dari UN Habitat. (foto/teks: S)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *