Rabu , 13 Desember 2017

BLUD GLH Perlu Lakukan Pembenahan Managemen

Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno SH, mengungkapkan bahwa Kemendagri merekomendasikan perbaikan managemen Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH).

Dia berbicara hal itu siang tadi, kepada penulis dprd-onlie di Kantor DPRD setempat. Pernyataan itu disampaikan selepas yang bersangkutan mendampingi Komisi IV yang berkonsultasi dengan Kemendagri beberapa waktu lalu. Kedatangan rombongan Dewan itu diterima tiga pejabat Kemendagri yang menangani persoalan BLUD, yakni Kasubdit BLUD Ahmad Adli Harahap, Kasi Wilayah I Wisnu Saputro, dan Kasi Wilayah II Boby Yonan R.

“BLUD GLH itu justru bakal menjadi lembaga pilot project dalam mengurusi program perumahan rakyat di tingkat kabupaten/kota. Seperti i program rumah tidak layak huni (RTLH) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), “ujarnya.

Menurutnya,  banyak persoalan yang diungkap di Kemendagri, di antaranya tentang adanya aset Rp 4,1 miliar yang akan dihibahkan tetapi masuknya ke mana belum jelas dan pengelolaan uang penjaminan senilai Rp1,1 miliar yang disimpan di bank itu ternyata juga tetap ada campur tangan dari United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat), tandasnya.

“Ternyata perkembangan BLUD GLH di Surakarta itu dipantau perkembangannya oleh Kemendagri.Tiga pejabat itu mengetahui persis detail persoalan sejak pembentukan BLUD (2009 silam-red). Karena tidak optimalnya kinerja BLUD, ada niatan lembaga itu dibubarkan. “

“Tapi, dari Kementrian bertanya kok dibubarkan? Mereka berpendapat proses pendirian BLUD tidak ada masalah dan sesuai regulasi. Jadi BLUD tetap dipertahankan, hanya manajemennya ditata ulang dan diganti direksinya,” tandasnya.

Sukasno menjelaskan,  keberadaan BLUD itu menjadi solusi atas pengelolaan aset tinggalan UN Habitat. Aset tanah senilai Rp1,9 miliar itu, tambahnya, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa atau perumahan rakyat yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia berpendapat fungsi BLUD bisa seperti developer yang dibentuk pemerintah kota (pemkot).

Program-program lain yang berkaitan dengan perumahan rakyat, tambahnya, bisa dikelola BLUD, tapi prinsipnya jangan sampai membebani rakyat.“BLUD itu seperti pilot project dalam penanganan perumahan rakyat versi pemkot. Program RTLH, rusunawa itu bisa dikelola BLUD, bukan DPU [Dinas Pekerjaan Umum] lagi. Dengan demikian keberadaan rusunawa tidak lagi membebani APBD. Tetapi tanggung jawabnya tetap kepada pemkot,”  tambahnya. (S)

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *