Sebanyak 18 pengelola Puskesmas di kota Surakarta melakukan banyak curhat ( curahan hati ) di depan Komisi IV DPRD Kota terkait banyaknya keterbatasan mereka di dalam melayani masyarakat yang ingin berobat, hingga membutuhkan solusi terbaik, yang hingga kini sulit untuk diwujudkan.
” Mereka tidak sekadar mengeluh, namun tingkatannya sudah curhat dan membutuhkan bantuan kongkrit, agar pelayanan mereka terhadap masyarakat yang datang berobat, bisa ditingkatkan dan tidak terkendala oleh keterbatasan menejemen Puskesmas,” ungkap anggota Komisi IV, Reny Widyawati kepada Penulis DPRD Online, usai pertemuan denga para pengelola Puskesmas se-kota, Selasa ( 18/2).
Menurut dia, kehadiran para menejer puskesmas ini tadinya dimaksudkan untuk membedah keluhan masyarakat, yang merasa kurang mendapatkan kenyamanan dan pelayanan yang memadai dari pihak Puskesmas. Terutama perihal rujukan pihak Puskesmas untuk penanganan medis lanjutan ke rumah sakit, yang ternyata kadang tidak siap menerima.
Ternyata, lanjut politisi Partai Demokrat ini, Puskesmas selama ini memiliki beban yang sangat berat di dalam upaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang butuh berobat. Di samping memiliki keterbatasan tenaga administrasi dan juga dokter, Puskesmas juga memiliki peran ganda untuk klinik kunjungan ke tengah masyarakat, seperti pelayanan Posyandu dan juga memberikan bantuan untuk puskesmas pembantu, berikut klinik anak.
” Mereka harus menjalankan fungsi sebagai lembaga preventif, promotif, di samping untuk melaksanakan fungsi kuratif atau pengobatan. Jadi dengan fungsi yang banyak ini, dan masih harus melayani perawatan inap, sementara tidak memiliki tenaga cukup untuk dokter, paramedis dan administrasi, banyak yang didobel. Inilah kendala yang membuat puskesmas terkendala untuk membetikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang datang berobat,” timpalnya.
Belum lagi, lanjut Reny, ketika rujukan mereka mentah di tengah jalan karena RSUD Ngipang yang menjadi rumah sakit bagi pasien miskin, ternyata tidak siap, karena mengalami kendala yang sama dalam hal tenaga medis dan paramedis. Sehingga terpaksa kemudian, Puskesmas membuat rujukan ke RSUD Dr Moewardi, yang perlu mata rantai panjang untuk pasien miskin yang peserta program PKMS.
Karena itu, Komisi IV akan menindaklanjuti curhat para pengelola Puskesmas itu, dengan melaksanakan rapat kerja bersama Kepala Dinas Kesehatan, untuk mencari solusi terbaik. ” Paling tidak bisa mengurai jalur outsourching untuk tenaga paramedis dan juga administrasi, karena untuk pengisian CPNS masih terkendala moratorium,” ucap Reny sekali lagi. ( K )
